Satu-satunya langkah efektif dalam desain mudik 2020 di situasi covid19 adalah melalui pelarangan mudik total yang disertai edukasi dan law enforcement aparat keamanan.
Adita menjelaskan, regulasi transportasi terkait pelarangan mudik, berlaku untuk angkutan umum penumpang dan kendaraan pribadi
Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah mengkaji ulanh pelarangan mudik selama Lebaran. Kajian itu menyangkut durasi mudik dan mekanisme mudik.
Hasil survey itu menunjukan ada 11% responden atau sekitar 27,6 juta orang yang memilih tetap mudik meskipun ada pelarangan mudik
Sosialisasi kebijakan pelarangan mudik 2021 harus dilakukan secara masif agar terbentuk pemahaman bahwa langkah yang diambil pemerintah itu demi kepentingan bersama.
Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Sonny Harmadi mengatakan, pelarangan mudik dan perpanjangan PPKM Mikro, merupakan upaya pemerintah menekan potensi penyebaran Covid-19 di daerah, mengacu pada pengalaman mudik tahun lalu.
Bamsoet juga menyoroti temuan litbang Kementerian Perhubungan yang mencatat setelah dilakukan sosialisasi pelarangan mudik, masih ada 7 persen masyarakat, atau sekitar 10 jutaan, yang akan nekat tetap mudik.
Puncak lonjakan penumpang terjadi pada Rabu dinihari atau H-8, karena mulai 6 Mei 2021 diberlakukan pelarangan mudik
penghentian sementara operasional tersebut berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2021 dan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021.
Komisi V DPR RI yang membidangi perhubungan, melakukan kunjungan lapangan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan mudik tahun 2021 berjalan dengan baik di lapangan.